Pemangkasan pegawai : ini kata KemenPAN RB

bagikan pada yang lain . . . ! ! !

Langkah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB)  yang berencana melakukan pengurangan pegawai negeri sipil (PNS) secara besar-besaran ditanggapai berbagai pihak di Pontianak. Desain besar dari reformasi birokrasi ini dinilai harus dirumuskan secara matang dan memiliki target baik jangka pendek, menengah hingga jangka panjang.626-0-cc1d51deeb16bed5112135639147f5e6

“Tentu perlu dipilah-pilah dan dirumuskan secara matang, dipikirkan targetnya mulai jangka pendek hingga jangka panjang,” ungkap Pengamat Politik dari Universitas Tanjungpura (Untan) Jumadi kepada Pontianak Post, Minggu (10/1).

Menurutnya, secara umum saat ini memang terjadi kelebihan PNS di Indonesia. Karena itu wajar jika pemangkasan atau pemberhentian dilakukan. Banyak penumpukan pegawai di kantor-kantor pemerintahan tertentu. Dia mencontohkan terkadang banyak hal terkait birokrasi di pemerintahan yang mestinya bisa dikerjakan oleh satu orang justru dikerjakan oleh lebih banyak orang. Dibandingkan dengan negara maju segala pekerjaan bisa ditangani secara efisien dengan hanya melibatkan sedikit orang.

“Tidak jauh-jauh, di negara tetangga Malaysia saja misalnya, sangat efisien, ditambah dukungan pekerja yang betul-betul kompeten kemudian IT yang memadai segala urusan tidak memerlukan banyak pegawai,” katanya.

Apalagi jika berbicara memasuki MEA tahun ini. Segalanya menuntut birokrasi yang betul-betul profesional. Sementara masalah di Indonesia masih dihadapkan pada kelebihan PNS, ditambah kinerja yang lemah atau disiplin yang kurang.

“Mindset masyarakat terhadap budaya feodalisme masih melekat. Jadi aparatur negara yang harusnya melayani justru masih ingin dilayani. Saya pikir ini penting untuk dirumuskan untuk menjadi bagian dari reformasi birokrasi,” paparnya.

Terkait efisiensi PNS, khusus di Kalbar, Jumadi merasa jika memang harus ada pengurangan tentu wajib dipilah-pilah. Karena sejauh ini masih banyak PNS yang memang sangat dibutuhkan masyarakat, khususnya seperti di bidang kesehatan dan pendidikan. Jika dikurangi justru akan menyulitkan masyarakat.

“Sekarang saja masih kurang, masih ada desa yang belum memiliki guru atau bidan, apalagi nanti dikurangi,” ucapnya.

Selain itu yang sangat perlu juga diperhatikan lanjut dia adalah pendistribusiannya. Tenaga kesehatan dan pendidikan seharusnya tidak hanya menumpuk di wilayah perkotaan saja. “Apalah artinya banyak jika tidak didistribusikan secara merata,” katanya lagi.

Memang dia menilai langkah KemenPAN RB mengurangi jumlah PNS yang diperkirakan mencapai satu juta orang untuk seluruh Indonesia ini adalah bagian dari realisasi Undang-Undang (UU) Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam UU tersebut PNS dituntut untuk lebih profesional dan memiliki kompetensi yang baik. Hal ini merupakan slah satu faktor penting dalam akselerasi percepeatan pembangunan tata kelola aparatur pemerintahan yang baik. “Saya berharap sedikit demi sedikit grand design dari reformasi birokrasi ini bisa dirumuskan secara matang,” pungkasnya.

Menanggapi hal tersebut salah satu PNS di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalbar Age Setiyanto mengaku kurang setuju dengan rencana pengurangan PNS tersebut. Menurutnya mungkin yang lebih pantas adalah PNS yang sudah tidak produktif agar bisa segera dipensiunkan dini.

Perlu dipilah lagi, alasannya karena ritme kerja di masing-masing instansi tentu akan berbeda-beda. Ada beberapa kantor pemerintahan yang sepertinya kelebihan pegawai dan ada pula yang justru sebaliknya. Jika melihat di tempatnya bekerja sendiri dikatakan dia tenaga PNS bahkan sangat kurang sekali. “Efektifnya satu pasien bisa ditangani oleh dua perawat di sini justru satu perawat harus menangani puluhan pasien,” katanya.

Dia menyarankan, dari pada dilakukan pemecatan PNS secara besar-besaran dengan dalih efisesnsi anggaran negera, maka lebih baik dilakukan pemangkasan anggaran untuk hal-hal yang kurang  produktif. “Di setiap instansi harus diperketat untuk proyek-proyek yang terkesan abal-abal atau pemborosan anggaran,” tutupnya.

Diketahui beberapa waktu lalu, Menteri PAN RB Yuddy Chrisnandi mengungkapkan, kementeriannya tengah mengkaji rencana pengurangan jumlah PNS tersebut. Jika jadi dilakukan, dia memperkirakan jumlah PNS yang dipangkas bisa mencapai satu juta orang. Kajiannya diperkirakan akan selesai dalam waktu dekat.Yuddy menyatakan, rencana pemangkasan tersebut berkaitan dengan efisiensi belanja negara. Dimana pemangkasan satu juta PNS akan bisa menghemat anggaran sampai Rp3 triliun per bulan. Dia menguraikan jika gaji PNS rata-rata Rp3 juta per bulan plus tunjangan dikali satu juta, kemudian dikali 12 bulan, dari sana negara bisa berhemat triliunan rupaih selama setahun.

bagikan pada yang lain . . . ! ! !

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

shares