Eva Bande Dipihak Korban Penggusuran, KPA Sulteng Rilis Solidaritas untuk Rakyat Tanjung

bagikan pada yang lain . . . ! ! !

Banggai (transsulawesi.com) –  Aktivis kemanusiaan Eva Bande dipastikan ada di pihak masyarakat Tanjung Sari, Luwuk Banggai yang permukimannya digusur paksa pada pada tanggal 3 Mei 2017 lalu. Rencananya Eva akan ikut serta dalam advokasi sebagai bentuk pembelaan bagi para korban eksekusi.

Kini rencana kehadiran wanita yang pernah dianugrahi  ‘Pahlawan untuk Indonesia’ Tahun 2015 untuk Kategori Hukum dan Keadilan tersebut langsung disambut gembira dan penuh sukacita.

“Kami seakan mendapat kekuatan baru, setelah Eva Bande siap bersama-sama mengadvokasi warga Tanjung,” ujar Samsir pentolan Front Masyarakat Tanjung Bersatu (FMTB), kutip Luwuk Post (JPNN Group).

Agenda advokasi yang melibatkan Eva sendiri menurut Samsir, lebih jelas setelah FMTB berkonsolidasi di Kota Palu beberapa waktu lalu, “dan hasilnya Eva Bande turun gunung,” ujarnya.

Masih konsolidasi pada agenda yang sama, Samsir menambahkan sejumlah elemen sudah siap memberikan dukungan atas perjuangan warga tanjung yang tergusur, diantaranya Himpunan Mahasiswa Sosiologi (Himasos) Fisip Untad, Komunitas Mahasiswa Antropologi (Komunal) Fisip Untad, Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Toili Raya (IPMTR) Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) Sulawesi Tengah.

“Semua siap membantu dan memperjuangkan” ujar dia.

Siaran Pers: Solidaritas untuk Rakyat Tanjung

Dalam kaitan Solidaritas untuk Rakyat Tanjung pula, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Sulawesi Tengah secara resmi telah merilis siaran pers disitus resminya http://www.kpa.or.id .

Dalam siaran pers tersebut, KPA Sulteng menyebut peristiwa 3 Mei 2017 sulit dilupakan oleh 1.411 jiwa (343 KK) penduduk yang menjadi korban penggusuran paksa, dimana alat berat telah merobohkan kurang lebih 300 unit rumah di Tanjung, Kelurahan Keraton, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai.

Saat itu kaum ibu dan anak-anak menangis meratapi puing-puing rumah yang telah menjadi tanah rata.

Dilaman resmi itu pula KPA Sulteng secara gamblang menjabarkan, kekerasan ini terkesan muncul sebagai ekspresi kemenangan kasus perdata dari ruang Persidangan, yang sudah disadari tak bisa dieksekusi dan cacat hukum, tetapi toh dengan alasan “demi keadilan” dijadikan Jalan masuk penghilangan hak hidup ribuan masyarakat Tanjung.

Perlu diketahui, bahwa penggusuran paksa di Tanjung, dipicu oleh perkara hukum perdata, alias perebutan hak kuasa atas tanah, yang telah melalui banyak persidangan, dan telah sampai di tingkat Mahkamah Agung. Namun, dari semua keputusan itu, tidak dinyatakan secara tegas perintah eksekusi atas tanah perkara. Ada dua keputusan Mahkamah Agung pada satu objek sengketa, dimana kedua-keduanya berkekuatan hukum tetap, yang memutuskan memenangkan pihak yang berbeda.

Dengan demikian kasus ini seakan menyatakan ada dua persidangan hukum ditingkat Kasasi dengan objek yang sama, dengan pemenang yang berbeda.

Meski kondisi ini sudah buruk, tetapi sepahit-pahitnya keputusan hukum tersebut bagi yang kalah, tidak ada perintah eksekusi atas tanah. Melihat adanya dua putusan yang saling kontradiktif, maka ketua Pengadilan Tinggi Sulteng yang berwenang mengawal KPN Luwuk dalam menjalankan eksekusi melalui suratnya tanggal 17 Okt. 2016 No. W21-U / 1590/ HK.02 / X/ 2016, yang ditandatangani oleh Ketua PT Sulteng Ida Baggus Djagra, S.H,M.H (tertera cap/ stempel), menyatakan pada point ke-4 “bahwa oleh karena terhadap objek sengketa yang sama terdapat 2 (dua) putusan Mahkamah Agung yang saling bertentangan, maka terhadap permasalahan ini kami akan memohon petunjuk lebih lanjut kepada yang mulia Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta”.

Perlu diketahui hingga saat ini petunjuk Ketua MA belum diturunkan namun rumah warga yang berada pada lahan objek eksekusi telah rata dengan tanah. Bahkan dari hasil pengukuran sementara oleh warga setempat dengan menggunakan GPS, ternyata lahan yang dieksekusi telah lebih dari 6 Ha, menjadi 7,5 Ha.

Jelaslah bahwa Eksekusi paksa yang dinahkodai oleh Pengadilan Negeri Luwuk dengan bantuan aparat POLRI, TNI, SAT POL-PP adalah cacat hukum dan melanggar HAK ASASI MANUSIA. Setiap manusia berhak mendapatkan perlindungan negara, terutama bagi warga yang tidak memiliki sumber-sumber kehidupan yang jelas, tempat tinggal yang pasti, sumber penghasilan yang pasti. Warga korban menggantungkan hidupnya pada sumber-sumber penghidupan di sekitar wilayah Tanjung dan pelabuhan, menjual jasa mereka untuk bertahan hidup. Mereka tidak sedikit, 1411 jiwa yang menggantungkan hidup di wilayah tanjung, sebagian besar mereka adalah anak-anak dan perempuan. Di antara mereka yang ikut tergusur bahkan yang telah memiliki sertifikat (55 KK). Mereka telah diusir dari ruang hidup itu, hak mereka dirampas oleh Aparatur Negara.

Negara telah melanggar HAM, setidaknya tidak mengindahkan prinsip-prinsip dasar HAM. Bahwa, pertama, HAM berlaku universal, kepada siapapun, terlebih pada yang rentan, lemah, kurang paham informasi dan kurang akses mendapatkan perlindungan hak dan keadilan. Kedua, menempatkan negara dan aparatusnya sebagai pemangku kewajiban penghormatan, pemenuhan dan perlindungan HAM. HAM merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia bersifat universal dan langgeng. Oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun (UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM). Namun, prinsip dasar HAM itu telah dicederai oleh sejumlah institusi negara di Kabupaten Banggai. (SF/Sam)

Sumber : www.kpa.or.id

bagikan pada yang lain . . . ! ! !

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

shares