KPA Sulteng Kecam Penggusuran dan Kriminalisasi Warga Tanjung Sari Luwuk

bagikan pada yang lain . . . ! ! !

Peristiwa yang terjadi 5 Juni 2017 lalu masih membekas di benak Masrin dan Suprianto, dua orang warga Tanjung Sari, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Bagaimana tidak, bermaksud menyampaikan aspirasi terkait sengketa lahan yang sedang mereka hadapi. Dua orang ini malah mengalami tindakan kriminalisasi oleh aparat kepolisian.

Masrin dan Suprianto merupakan dua dari ratusan orang massa aksi yang melakukan unjuk rasa di depan kantor Bupati Banggai waktu itu. Masrin ditangkap saat berlangsungnya aksi unjuk rasa. Sementara Suprianto diangkap saat mau menjemput Masrin ke Polres Banggai bersama kawanan massa aksi.

Unjuk rasa yang digalang warga ini pada awalnya berjalan normal. Namun berubah setelah massa aksi kecewa karna tak kunjung ditemui oleh bupati karna sudah terlanjur kabur duluan. Hal ini terungkap setelah adanya kabar bahwa sang bupati menabrak salah seorang warga di Desa Mendono hingga meninggal dunia.

Kejadian tersebut tentu sangat disayangkan oleh warga. Padahal tujuan dari unjuk rasa ini ialah ingin bertemu dengan sang bupati guna menyampaikan aspirasi mereka. Massa ingin menyampaikan protes terhadap eksekusi yang dilakukan pada tanggal 3-6 Mei yang lalu.  Mereka menilai tindakan eksekusi tersebut merupakan pengabaian hak hidup

Akibat dari eksekusi tersebut sedikitnya 290 unit rumah dan bangunan berhasil dirobohkan yang berdampak kepada 1.411 jiwa yang terdiri dari 343 kepala keluarga.

Menanggapi penggusuran tersebut, Kordinator KPA Sulteng, Noval Apek Saputra dalam keterangannya mengecam tindakan penggusuran tersebut, karna dianggap tidak sesuai prosedur dan melanggar putusan hukum. Ia juga menyayangkan aksi penggusuran yang berujung kriminalisasi terhadap beberapa orang warga.

Kita juga meminta seluruh hak-hak korban gusuran segera kembalikan oleh pemerintah terkait sesuai apa diinginkan warga dan memastikan hak-hak mereka terpenuhi. Terakhir adalah mengobati traumatik korban penggusuran yang sampai sekarang belum kondusif” tutup Noval.

Kasus yang menimpa Masrin dan Suprianto terus memperpanjang daftar korban kriminalisasi di tahun 2017 ini, utamanya pejuang hak tanah. Sebelumnya, konflik lahan yang terjadi di Tiberias, Bolang Mongondow, Sulawesi Utara juga memakan korban. Sekurangnya 40 warga ditangkap tanpa prosedural  yang jelas oleh pihak kepolisian akibat sengketa tanah antara warga dengan PT. Malisya Sejahtera.

Tahun ini, angka kriminalisasi diprediksi akan terus meningkat dari 177 kasus kejadian yang terjadi pada tahun 2016. Masifnya pembangunan yang banyak menyasar lahan-lanah subur yang menjadi ruang hidup masyarakat menjadi alasan tersendiri. Ditambah lagi dengan ketidakcermatan pemerintah dalam mengeluarkan hak dan izin atas tanah sehingga melahirkan tumpang tindih klaim di lapangan. Situasi ini semakin bertambah pelik kalau melihat aksi-aksi represif pihak keamanan terhadap  warga di tengah-tengah konflik dan sengketa lahan yang sedang terjadi.

Informasi terakhir diterima KPA, bahwa salah seorang warga yang ditahan, yakni  Masrin telah dibebaskan, namun Suprianto masih mendekam di penjara sampai saat ini. (BW)

Sumber : www.kpa.or.id

bagikan pada yang lain . . . ! ! !

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

shares